Alasan Badan Penyelenggara Tak Setuju Wacana Haji Jalur Laut

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, hingga saat ini belum ada tindak lanjut soal wacana pelaksanaan haji jalur laut. Menurut Irfan, penolakan BP Haji atas gagasan itu karena belum ada landasan untuk mewujudkan wacananya.

"Kami hanya belum mengkajinya dari segi efisiensi biaya, waktu dan lain sebagainya," kata laki-laki yang akrab disapa Gus Irfan itu saat dihubungi pada Ahad, 13 Juli 2025. 

Adapun wacana pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Namun, sebagai pihak yang mengambil alih tata kelola haji mulai musim 2026, Irfan memastikan BP Haji tidak akan mengeluarkan pernyataan resmi ke depan. 

"Kami belum ada pembicaraan ke sana, terkonsentrasi dengan apa yang ada sajalah. Dan enggak akan ada pengumuman resmi tentang itu karena kami tidak pernah membicarakannya," ujar politikus Partai Gerindra itu. 

Sebelumnya, Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha menyatakan keberatan atas usulan pengiriman calon jemaah menggunakan opsi jalur laut untuk musim haji 1447 Hijriah. “Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” kata Ichsan Marsha di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 12 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ichsan, gagasan memberangkatkan jemaah calon haji menggunakan kapal laut bertolak belakang dengan semangat yang sedang dibangun BP Haji untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Ichsan mengatakan pemberangkatan jemaah calon haji lewat jalur laut otomatis berdampak pada lamanya waktu perjalanan ke Arab Saudi. Dia juga menilai usulan tersebut tidak ekonomis. Jika kebijakan itu diimplementasikan, kata dia, maka turut berdampak pada upaya pemerintah Indonesia mengurangi masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.

Di sisi lain, dia mengatakan Prabowo telah meminta BP Haji mencarikan solusi agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji musim berikutnya diturunkan dari musim haji 2025. “Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berujar rencana ibadah haji jalur laut itu adalah salah satu hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada Rabu, 2 Juli 2025.

Dia menuturkan Kementerian Agama mulai menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan ibadah haji dan umrah lewat jalur laut. “Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut,” kata Nasaruddin melalui keterangan tertulis pada Selasa, 8 Juli 2025. 

Nasaruddin mengungkapkan alasan munculnya gagasan tersebut. Dia menjelaskan pemerintah berharap dapat menyediakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih murah lewat jalur laut dibandingkan dengan jalur udara yang menggunakan pesawat terbang. Dengan begitu, kata dia, ibadah haji dan umrah bisa semakin inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat miskin maupun kaya.

Pemerintah juga menilai penggunaan moda transportasi laut memungkinkan calon jemaah haji dari negara-negara di kawasan Asia mengakses Tanah Suci melalui pelabuhan seperti di Jeddah di Arab Saudi.

“Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Menurut dia, pembukaan ibadah haji dan umrah lewat jalur laut akan memberikan nilai tambah bagi Arab Saudi. Sebab, pendekatan ini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis di sana. 

Dede Leni Mardianti dan Eka Yudha berkontribusi dalam tulisan ini.