TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah tengah membahas upaya penyelesaian permasalahan akses ke Pulau Enggano, Bengkulu, yang selama ini terisolasi akibat dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai. Langkah ini dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan di Enggano.
Dilansir dari Antara pada 24 Juni 2025, Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 kilometer atau 90 mil dari Kota Bengkulu. Transportasi laut menjadi salah satu akses utama untuk menjangkau pulau terluar tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akses menuju Pulau Enggano seharusnya ditempuh menggunakan kapal penyeberangan, mengingat jaraknya yang cukup jauh serta lokasinya yang berada di tengah Samudera Hindia. Kondisi gelombang laut di kawasan tersebut dinilai berbahaya jika dilalui menggunakan kapal-kapal kecil nelayan.
Namun dalam tiga bulan terakhir, aktivitas keluar masuk di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, terganggu akibat pendangkalan alur pelayaran. Situasi ini berdampak pada terganggunya akses masyarakat menuju Pulau Enggano, karena kapal penyeberangan tidak bisa keluar masuk dermaga Pelabuhan Pulau Baai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dan DPR. Inpres terkait percepatan pembangunan Enggano diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan keterisolasian pulau terluar itu.
Presiden Prabowo berharap penandatanganan Inpres tersebut bisa mempercepat penyelesaian masalah di Enggano. “Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano.” kata Prabowo dalam keterangan video dari tim media Prabowo, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah untuk mencari solusi konkret."Ketua DPR dan saya diminta berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi-komunikasi," kata Dasco dilansir dari Antara pada Selasa, 24 Juni 2025.
Sufmi Dasco menuturkan dirinya telah mendapat mandat dari Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mewakili DPR dalam rapat koordinasi bersama pemerintah. "Hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani) untuk mewakili DPR, kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano," kata Dasco.
Menurut Dasco, berdasarkan komunikasi sementara dengan pemerintah, saat ini proses pengerukan alur dangkal di Pelabuhan Pulau Baai masih terus berlangsung. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk memulihkan kelancaran aktivitas pelayaran menuju Pulau Enggano.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan pemerintah pusat akan menyiapkan transportasi khusus untuk memulihkan akses keluar masuk Pulau Enggano, Bengkulu, yang selama ini terkendala akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa akan disiapkan kapal khusus yang bisa membawa penumpang dan hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu. Bahkan, ada opsi untuk menghadirkan pesawat perintis guna memperkuat konektivitas masyarakat Enggano," kata Gubernur Bengkulu dilansir dari Antara pada Selasa, 24 Juni 2025.
Selain itu, tambah Gubernur Helmi, pemerintah pusat juga akan membangun Program Kampung Nelayan Merah Putih di Enggano dengan anggaran Rp 25 miliar. Dilansir dari Antara pada Selasa, 24 Juni 2025, program kampung nelayan merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan nantinya akan terintegrasi juga dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk menopang ekonomi warga setempat.