TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hingga awal Juli, masih terdapat lebih dari tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025.
Keterlambatan itu, kata dia, disebabkan proses migrasi penyaluran bansos dari PT Pos Indonesia ke bank-bank Himbara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Masih ada sekitar tiga juta KPM yang belum menerima karena sedang dalam proses pembukaan rekening kolektif (Burekol). Tapi kami pastikan bantuannya akan tetap diberikan setelah proses ini selesai,” kata Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Berikut data dari Kemensos soal KPM yang sedang proses pembukaan rekening kolektif:
- 1.315.886 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.
- 629.513 KPM baru penerima PKH hasil validasi data terbaru.
- 1.953.139 KPM Program Sembako yang juga dalam proses migrasi.
- 770.376 KPM baru penerima Program Sembako.
Saat ini total yang tengah menjalani proses pembukaan rekening kolektif mencapai lebih dari 3,6 juta keluarga penerima manfaat. Hingga 1 Juli, sebanyak 610.333 di antaranya telah berhasil disiapkan untuk menerima bantuan melalui rekening baru mereka.
Pria yang juga biasa disapa Gus Ipul itu menjelaskan sebagian besar KPM yang belum menerima bansos adalah warga lanjut usia, penyandang disabilitas, komunitas adat terpencil, dan warga yang tinggal di wilayah tanpa infrastruktur perbankan.
Sesuai regulasi, hanya kelompok-kelompok rentan seperti itu yang tetap boleh menerima bansos via PT Pos. Sisanya diwajibkan beralih ke sistem non-tunai melalui bank Himbara.
“Ini konsekuensi dari regulasi. Jadi prosesnya memang harus kami ikuti, meskipun jadi agak lambat,” ujarnya.
Selain itu, keterlambatan juga disebabkan masuknya ratusan ribu KPM baru yang sebelumnya luput dari data (exclusion error) namun kini berhak menerima bansos berdasarkan data terbaru dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS.
“Saya minta maaf kepada KPM yang belum menerima bansos. Tapi tidak perlu khawatir, semua bantuan tetap akan dicairkan setelah rekening mereka siap,” ucap Gus Ipul.
Ia memastikan Kemensos akan terus berkoordinasi dengan bank Himbara untuk mempercepat proses pembuatan rekening kolektif dan distribusi bantuan. “Insya Allah, nanti ke depan datanya makin akurat dan penyaluran makin lancar,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengatakan secara keseluruhan penyaluran bansos triwulan II sudah mencapai lebih dari 80 persen. Bansos PKH telah disalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM (Rp 5,8 triliun), bansos Sembako ke lebih dari 15 juta KPM (Rp 9,2 triliun), dan penebalan bansos sebesar Rp200 ribu per bulan telah disalurkan ke 15 juta KPM lainnya dengan total anggaran Rp 6,19 triliun.