14 Catatan Kritis Koalisi Sipil Soal RUU KUHAP

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menyebutkan terdapat 14 poin yang menjadi catatan kritis YLBHI dan koalisi sipil untuk reformasi KUHAP atas penyusunan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Hal itu ia sampaikan pada pertemuannya dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Senin, 21 Juli 2025.

Berikut 14 poin catatan kritis koalisi sipil terhadap RKUHAP:
 
1. Penyusunan tergesa-gesa dan minim partisipasi publik

Proses yang tidak inklusif ini mencederai prinsip demokrasi dan memperlemah legitimasi RKUHAP sebagai hukum acara pidana yang mengikat semua warga negara.
 
2. Penguatan advokat belum maksimal

Akses advokat terhadap bukti tak dijamin secara konkret. Tidak ada mekanisme pengujian bila bukti tak diberikan, serta belum ada jaminan atas hak imunitas advokat dalam mendampingi klien.
 
3. Hak bantuan hukum belum dijamin eksplisit

Tersangka, saksi, dan korban belum dijamin haknya untuk didampingi. Bahkan ada pasal yang melegitimasi praktik pemaksaan penolakan advokat.
 
4. Kewenangan penyelidikan tanpa batas

Pasal-pasal yang memberi ruang tindakan lain dan teknik penyelidikan, seperti undercover buy, dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan.
 
5. Dominasi Polri sebagai penyidik utama

Memberi kekuasaan berlebih kepada Polri atas PPNS berisiko menghambat penyidikan berbasis keahlian serta menimbulkan ketimpangan struktural antar-lembaga penegak hukum.
 
6. Penyidik TNI dalam pidana umum

Kewenangan TNI menjadi penyidik dinilai berbahaya karena berpotensi melanggar HAM dalam proses hukum. Penyidikan seharusnya tetap berada di ranah sipil.

7. Tidak menjamin perlindungan dari penyiksaan

Hak bebas dari penyiksaan belum diatur secara tegas dan belum selaras dengan standar HAM internasional, seperti ICCPR dan UNCAT.
 
8. Kelompok rentan tidak terlindungi secara memadai

RKUHAP belum menjamin hak orang dengan disabilitas, perempuan, anak, dan orang lanjut usia secara operasional, serta tidak menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif.
 
9. Tidak ada mekanisme uji upaya paksa

Penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa pengawasan yudisial, melanggar prinsip habeas corpus. RKUHAP tidak mengakomodasi tujuan penahanan sebagai alat bantu pemeriksaan, bukan hukuman dini.
 
10. Praperadilan dilemahkan

Mekanisme uji tindakan aparat dipersempit. Hak tersangka bisa dilanggar lebih dulu baru dipulihkan, bukan dicegah sejak awal.
 
11. Pengawasan hakim lemah dan bersyarat

Izin pengadilan dapat diabaikan jika penyidik menyatakan ada “keadaan mendesak”, yang sangat subyektif dan membuka ruang penyalahgunaan.
 
12. Kemunduran jaminan HAM

Konsiderans “selaras dengan konvensi HAM internasional” dihapus. Ini menandai mundurnya komitmen negara terhadap perjanjian-perjanjian HAM yang telah diratifikasi.
 
13. Restorative justice tanpa perlindungan korban

Diterapkan sejak tahap penyelidikan, tanpa jaminan bagi korban, dan berisiko menjadikan penyidik bertindak seperti hakim.
 
14. Pengadilan koneksitas tetap dipertahankan

RKUHAP masih memuat pengadilan koneksitas yang memungkinkan TNI diadili di luar peradilan umum. Padahal pelanggaran pidana umum seharusnya ditangani peradilan sipil.